Program KB di DKI Punya Andil secara Nasional

(Jakarta, MADINA):Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengharapkan agar Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan andil besar dalam pengendalian jumlah penduduk secara nasional.

“Saya senang, ternyata DKI Jakarta telah memberikan andil nyata,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief usai menyematkan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atas jasa-jasanya dalam pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB), di Britama Sport Mall, Jakarta Utara, Rabu (14/12).

Penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini sebenarnya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga 2011 pada 29 Juni yang lalu, di Bandung Barat. Namun karena Gubernur DKI dalam waktu bersamaan tengah mengemban tugas negara ke luar negeri, penyematannya baru dilaksanakan Rabu (14/12).

Bersamaan dengan acara yang dihadiri sekitar 5.000 orang ini, digelar  juga  Temu Akbar Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007, tercatat angka kelahiran total (Total Fertility Rate – TFR) Provinsi DKI Jakarta berada pada level 2,10. Berdasarkan Amanat RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012, TFR di Provinsi DKI Jakarta harus dapat diturunkan dari 2,10 menjadi 1,80 tahun 2012.

Kepala BKKBN mengingatkan kembali, bahwa bumi saat ini dihuni oleh lebih dari tujuh miliar jiwa. Menurut Badan Kependudukan PBB, pada 31 Oktober 2011, bumi telah dihuni oleh tujuh miliar manusia.

Buka rahasia

Dalam kesempatan ini, Sugiri membuka rahasia kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo. “Mohon maaf, tanpa seijin bapak Gubernur, saya telah mengirimkan  Peraturan Gubernur (Pergub)  No 162/2010 kepada para gubernur seluruh Indonesia. Pada suatu saat nanti saya minta ijin resmi,” katanya sambil bergurau.

Pergub DKI Jakarta No 162 Tahun 2010,  menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta memuat adalah tentang pelayanan KB.

Pergub ini merupakan payung hukum pertama yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur tata laksana pengiriman, teknis medis, dan prosedur klaim pelayanan kontrasepsi.

Pergub ini, memberikan akses dan jaminan pelayanan kepada Pasangan Usia Subur yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi tanpa dipungut biaya di seluruh Puskesmas kelurahan/ kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk seperti RS TNI, RS Polri, RS instansi vertical, dan RS swasta.

Tertinggi

Kepala BPMPKB DKI Jakarta H Asep Syarifudin dalam kesempatan ini mengemukakan, bahwa Satyalancana Wira Karya merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada putra-putri terbaik atas jasanya dalam memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa.

Berdasarkan sejarah kepemerintahan DKI Jakarta, gubernur yang pernah mendapatkan Satyalancana Wira Karya adalah Sutiyoso (gubernur dua periode 1997-2002, 2002-2007) dan Fauzi Bowo, gubernur sekarang.

Dalam bagian lain, Asep mengemukakan bahwa persolan kependudukan dan KB di DKI Jakarta sangatlah kompleks. DKI Jakarta merupakan wilayah provinsi yang terpadat.

“Dengan jumlah wilayah yang terbatas, pengendalian kependudukan melalui program KB sudah menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan,” katanya.

Pemerintah DKI Jakarta, imbuh Asep, memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan program KB, menjadi pionir, dan pelopor pelaksanaan program KB pada skala nasional.

“Di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, diselenggarakan ‘proyek KB DCI (Daerah Chusus Ibukota)’ dan di era otonomi daerah Bapak Fauzi Bowo menyambut baik penyerahan P3D SKPD KB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (her/M4)