85% Lulusan Pelatihan BLK Diserap Pasar Kerja

(Jakarta, MADINA): Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja (Pencaker). Bahkan rata-rata lulusan BLK langsung diserap pasar kerja.

“Hal ini karena program pelatihan memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri,“ kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Drs HA Muhaimin Iskandar MSi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Ceevest, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis, pekan yang lalu.

Menurut Muhaimin, melihat keberadaan BLK yang terbukti efektif, maka revitalisasi 237 BLK milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi salah satu program prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2012.

“Revitalisasi BLK ini dilakukan sebagai upaya menekan angka pengangguran yang tersebar di daerah-daerah. Didasari kenyataan, bahwa 85% lulusan pelatihan BLK langsung diserap pasar kerja, bahkan tak sedikit lulusan BLK yang mampu membuka lapangan kerja baru dengan berwirausaha,” katanya.

Muhaimin mengatakan, salah satu faktor timbulnya pengangguran adalah tidak terserapnya lulusan pendidikan oleh dunia industri karena tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja.

“Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terus melakukan proses pelatihan, sertifikasi, penempatan untuk para pencaker, dan masyarakat umum sehingga lulusan BLK langsung dapat terserap pasar kerja,” tegas Muhaimin.

Masih terbatasnya anggaran untuk merevitalisasi BLK, Muhaimin menjelaskan, hal itu menjadi sebuah kendala. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang berusaha agar pelatihan BLK bisa masuk menjadi sub program pada sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), sehingga anggaran untuk pelatihan di BLK dapat ditambah dari anggaran pendidikan.

“Untuk mendorong revitalisasi BLK dibutuhkan sinergi  Kemenakertrans dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Salah satunya, adalah kerjasama untuk mengalihkan sebagian anggaran pendidikan dipergunakan untuk pendidikan dan pelatihan kerja,” kata Muhaimin.

Dengan pelaksanaan program yang terintegrasi di BLK-BLK dan bila tersedia anggaran Rp 10 triliun, maka untuk ke depan, Muhaimin optimis dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas kompetensi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menakertrans menjelaskan, ada tiga komponen penting dalam menjalankan revitalisasi  BLK, yakni orientasi yang jelas, infrastruktur bangunan, peralatan pelatihan dan instruktur yang berkualitas. ”Agar keberadaan BLK lebih optimal, perencanaan awal harus dilakukan dengan matang,  tujuan, dan programnya terukur. Sedangkan tahapan lainnya, adalah memaksimalkan fungsi BLK melalui analisa orientasi kebutuhan dan potensi yang ada di daerah-daerah,” kata Muhaimin.

Nantinya, imbuhnya, ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan data dari Kemenakertrans hingga awal Oktober 2011 (per 1 Oktober 2011), jumlah Balai Latihan yang sedang beroperasi adalah 237 Balai Latihan milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, terdiri dari 195 Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), 18 Balai Latihan Ketransmigrasian, dan 24 Balai Pengembangan Produktivitas.

Sedangkan Kemenakertrans mengelola 18 Balai Latihan yang terdiri dari 11 BLKI, 6 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 1 Balai Pengembangan Produktivitas.

Di samping itu, saat ini sedang dibangun 58 BLK yang belum beroperasi karena menunggu kesiapan infrastruktur, terutama kelengkapan gedung workshop, peralatan pelatihan dan instruktur.

Dengan demikian, apabila seluruh BLK yang telah dibangun dan beroperasi, maka seluruhnya akan menjadi 313 Balai Latihan. Pelatihan kerja juga diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah lebih dari 3.000 lembaga. (mur/M4)