Kualitas Hidup Penduduk Indonesia Masih Rendah

(Jakarta, MADINA): Masalah kependudukan di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan masalah kuantitas saja, tetapi juga dari aspek kualitas, persebaran dan mobilitas, termasuk administrasi kependudukan, dan lainnya. Diakui, bahwa kualitas hidup penduduk Indonesia masih relatif rendah, baik dari kualitas kesehatan, pendidikan, social, dan ekonomi.

Salah satu indikator masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih berada pada urutan 124 dari 187 negara di dunia. Persebaran dan mobilitas penduduk, masih dijumpai ketimpangan, dan tidak merata. Kosentrasi penduduk masih banyak di Pulau Jawa, Madura, maupun di kota-kota besar di pulau lainnya. Hal ini berimplikasi pada kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan derajat hidup dan permasalahan lingkungan hidup bagi penduduk. 

Demikian sambutan Kepala Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Sugiri Syarif yang disampaikan mantan Deputi Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Drs Pristi Waluyo,pada Pelatihan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kebun Bergizi yang diselenggarakan Yayasan Damandiri, di Haryono Suyono Center (HSC) Jakarta, baru-baru ini.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting, adalah masalah administrasi kependudukan yang masih perlu pembenahan. Kita semua, seluruh komponen bangsa harus menyadari arti penting, strategisnya data, dan informasi penduduk. Oleh karena itu, pencatatan statistik  penduduk harus semakin tertib dan baik.

Untuk mewujudkan pengendalian penduduk secara konkrit telah didukung dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN.

Dalam Perpres tersebut, BKKBN diamanatkan untuk melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Secara operasional dilakukan dua strategi, yaitu: pertama, membangun infrastruktur program melalui pemantapan penggerakan dan pelayanan.Kedua, menata dan memperbaiki manajemen program.

Dalam rangka pemantapan penggerakan, hal yang penting dan menjadi perhatian kita semua adalah keberadaan petugas di lini lapangan baik Petugas Lapangan KB yang menopang penggerakan program, dan para kader KB, terutama memberdayakan dan menggerakkan mereka. Selain itu, dalam rangka penggerakan perlu disinergikan kemampuan daya dukung mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peltihan Kebun Bergizi (PKB) dalam Mencapai Sasaran Millennium Development Goals (MDGs) diikuti para pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Solok, Ketua TP PKK, UPT KB Kecamatan, PKB  Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok Desra Adiwan, dan  Pembina Tematik Posdaya dari LPM Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta.(sy/M4)