Kisruh Ruang Mewah DPR

*Citra Baru DPR Pusat Proyek

(Jakarta, MADINA): Sebuah ruangan ternyata mencerminkan gengsi dan status sosial. Rupanya hal ini disadari benar oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak tanggung-tanggung, untuk kepentingan itu satu ruangan di Gedung Nusantara II DPR ini menghabiskan anggaran Rp 20,3 miliar. Sementara rakyat yang hidup di luar ruangan tersebut hidupnya masih memprihatinkan.

Tambah mentereng saja ruangan itu manakala sejumlah artis yang menang dalam pemilu legislatif lalu akan berkantor di gedung ini sebagai anggota legislatif periode 2009-2014. Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan kepada wartawan mengenai Ruang Badan Anggaran yang baru di kompleks Gedung DPR, Jakarta, itu menghabiskan anggaran Rp 20,3 miliar.

Selain itu yang tambah mengherankan lagi bahwa mewahnya ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar tersebut diusulkan oleh empat anggota DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR sebagai pelaksana renovasi. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR (BK DPR) mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh beserta jajarannya di Komplek DPR,

"Ada pengusulnya. Kalau jumlahnya empat orang," kata Ketua BK M Prakosa seusai mengklarifikasi pihak Setjen DPR. Namun, Prakosa tak mau menjawab apakah empat anggota itu dari pihak Banggar atau bukan.

Sumirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, mengatakan, pimpinan Banggar yang menentukan spesifikasi barang yang diajukan konsultan perencana dari PT Gubah Laras. Salah satunya yakni kursi impor seharga Rp 24 juta per unit.

Anehnya, soal itu tak hanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang mengaku tak tahu-menahu soal pembangunan ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar. Bahkan, pimpinan Banggar pun mengaku tak tahu.

"Saya enggak tahu itu. Memang tidak tahu," kata Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung, Rabu lalu. Tamsil menjelaskan, pihaknya hanya meminta ruang rapat dipindah lantaran ruang rapat lama di Gedung Nusantara I tidak mampu menampung banyak orang. Pasalnya, jumlah anggota Banggar mencapai 85 orang ditambah perwakilan pemerintah 100-an orang.

"Supaya ada ruang yang lebih besar. Ada ruang rapat pimpinan, ruang Sekretariat karena tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Setjen. Hanya tahu itu. Soal anggarannya kita enggak tahu," kata Tamsil.

Tamsil berasumsi hanya pindah ruangan. Adapun isi ruang rapat seperti bangku, meja, dan peralatan lain bisa digunakan barang yang lama. Politisi PKS itu mengaku tak tahu akhirnya Setjen DPR mengimpor ratusan kursi dan memesan meja baru di pabrik lokal.

"Kita enggak tau kalau bakal dibuat kursi seperti itu. Kursi yang lama juga enggak masalah, yang penting ruangannya cukup," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh menyebut dana itu sudah sesuai standar. Menurut dia, proyek itu juga sudah dibahas dan disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Rencana Badan Kehormatan dan Sekretariat Jenderal DPR untuk membongkar semua barang impor di ruang kerja baru Badan Anggaran DPR tak terlaksana. Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa mengatakan di DPR, Senayan, Jakarta, segera membongkar ruang tersebut dalam waktu dua hari ke depan.

Penyidikan KPK

Wacana tersebut pada Kamis lalu kembali mengemuka. Namun, hingga sore proses pembongkaran tak juga dilaksanakan. Menanggapi hal itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafy menyatakan, DPR telah melakukan pembohongan publik.

Ia menilai proses penukaran barang bukanlah ujung dari masalah itu. "Jangan membohongi publik dengan menukar barang di ruang Badan Anggaran. Masalah ini belum dianggap selesai," kata Uchok di Jakarta, Kamis lalu.

Uchok menyebut, penukaran barang dan keputusan Badan Kehormatan bukanlah terminal terakhir dari proses penyelidikan atas kasus tersebut. "Publik menunggu penyelidilkan kasus ini sampai kelar, kalau tidak kelar DPR hanya menjadi fokus kebencian publik. Ini memprihatinkan. Jadi, masih ada penyidikan dari KPK, untuk mencari keterlibatan anggota dewan dalam perencanaan ruang Badan Anggaran ini," imbuhnya.

Uchok menilai, meskipun DPR hendak menggunakan tenaga auditor BPKP dalam kasus itu, tetap saja ujungnya akan bodong. Sebab, BPKP kerap kali berpihak kepada DPR. "Saya tidak menyakini hasilnya netral, dan betul-betul untuk mengungkapkan indikasi korupsi. Karena beberapa kali hasil BPKP selalu berpihak kepada kepentingaan DPR," kata Uchok.

Tidak sampai di situ, saking sebalnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengusulkan agar ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar yang baru direnovasi itu dijadikan museum. “Kita jadikan museum saja, ngga apa-apa. Museum demokrasi,” jelas Taufik Kurniawan, Rabu lalu.

Pasalnya, menurut Taufik, seluruh fraksi di DPR pastinya sangat berhati-hati menggunakan ruangan yang dinilai salah oleh publik itu. "Saya yakin tidak ada fraksi yang berani pakai ruangan itu atau paling tidak penuh dengan kehati-hatian. Kita jadikan museum saja, ngga apa-apa. Museum demokrasi. Jadi anak-anak kita generasi yang akan datang bisa lihat, ini DPR dulu pernah bikin ruangan Rp 20 miliar," kata Taufik di Komplek DPR.

Menurut Taufik, kasus renovasi ruang Banggar harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, baik di DPR maupun di lembaga lain, agar berhati-hati menggunakan uang rakyat serta mencintai produk dalam negeri. "Harus ada semangat penghematan, efisiensi dan transparansi kepada publik seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah. Jangan cuma DPR saja," kata politisi Partai Amanat Nasioanal itu.

Fasilitas Mewah

Sebagaimana diketahui berbagai fasilitas baru dan mewah ditaruh di ruang kerja Banggar. Contohnya, kursi buatan Jerman seharga Rp 24 juta per kursi. Selain itu, terpasang tiga panel LED selebar 2 x 3 meter, peredam suara, dan lainnya.

Sebenarnya, jika standar, renovasi itu hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Namun, berbagai fasilitas mewah itu disebut yang membuat biaya membengkak. Belum dipastikan ada tidaknya penggelembungan harga dalam proyek itu. Namun,, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis lalu menjelaskan bahwa seluruh komponen yang melekat di ruang Banggar itu senilai 14 miliar.

Menurut Siswono, biaya paling mahal adalah pengadaan 178 kursi impor dari Jerman dengan total Rp 4,2 miliar. Satu kursi itu seharga Rp 24 juta. Selain itu, pengadaan lampu impor dari Belanda seharga Rp 1,9 miliar. Barang mewah lainnya adalah tiga layar LED impor dari Korea seharga Rp 1,8 miliar. "Karpet itu impor dari Amerika Serikat seharga Rp 980 juta," tutur politisi Partai Golkar itu. Dia tak menjelaskan lebih jauh barang apa lagi hingga menghabiskan Rp 14 miliar.

Dikatakan Siswono, pihaknya meminta kursi, karpet, LED, dan lampu impor itu ditukar dengan barang lokal berkualitas. Pasalnya, kata dia, tidak boleh ada fasilitas yang berbeda di setiap alat kelengkapan DPR. 

Saat ini, lanjut dia, pihak Sekretariat Jenderal DPR, konsultan perencana, konsultan pengawas, pelaksana proyek, dan pihak pemasok barang tengah membicarakan pergantian barang. Mereka setuju atas usulan BK.

"Seperti kursi, kan, sudah dibeli dengan kontrak. Itu akan dibicarakan dulu bagaimana mekanisme penggantiannya dan dibicarakan bagaimana pengembalian uang ke negara," ujarnya.

Seperti diberitakan, renovasi itu menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Padahal, jika sesuai ketentuan pemerintah, renovasi itu hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Belum diketahui ada tidaknya penggelembungan harga dalam proyek itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah mengusut proyek itu. Meski kemudian Pimpinan DPR menyetujui penggantian mebel impor ruang Banggar DPR. Namun dugaan mark up ruang baru Banggar DPR senilai Rp 20 miliar harus tetap diusut.

"Ya tetapi harus dipertanggungjawabkan dulu. Mark up harus diusut. Harus menunggu hasil audit BPKP," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

Menurut Taufik, proyek ruang Banggar baru DPR harus clear. Kalau tidak, maka ruang rapat mewah tersebut tidak akan digunakan. "Harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Kalau tidak clear, walaupun sudah diganti tetap saja tidak digunakan," tutur Taufik.

Pusat Proyek

Di luar itu sejumlah kalangan telah banyak mencibir bahwa DPR ditengari menjadi “pusat belanja proyek”. Selain dugaan korupsi kasus ruangan mewah Badan Anggaran, juga terungkap pada kasus korupsi lainnya. Maka salah satu indikasi bahwa Senayan telah menjadi pusat belanja proyek tercantum dalam dokumen pemeriksaan Yulianis, saksi dalam kasus korupsi wisma atlet.

Yulianis adalah mantan Wakil Direktur Keuangan Group Permai, yang dimiliki Muhammad Nazaruddin, terdakwa dalam kasus ini. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik KPK, Yulianis di antaranya mengungkapkan, perusahaan bosnya itu kerap berbelanja atau beli proyek di DPR. Salah satunya adalah belanja proyek wisma atlet SEA Games.

”Jika kantor tersangka Muhammad Nazaruddin atau Group Permai yang beli atau belanja proyek ke DPR, pekerjaannya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan lain dan tersangka Muhammad Nazaruddin atau Group Permai meminta komitmen fee kepada perusahaan yang mengerjakan proyek itu. Hal ini seperti yang terjadi pada proyek wisma atlet. Group Permai yang berbelanja ke DPR, selanjutnya yang mengerjakan adalah PT Duta Graha Indah Tbk,” demikian pengakuan Yulianis.

Menurut Yulianis, belanja proyek wisma atlet di Senayan itu berharga 5 persen dari pagu anggaran. ”Proyek pembangunan wisma atlet ini dianggarkan di DPRD dengan pagu Rp 200 miliar. Dari pagu tersebut untuk belanjanya 5 persen. Belanja 5 persen (Rp 10 miliar) sudah direalisasikan melalui Mindo Rosalina Manulang, sebelum bulan September 2010 atau sesudahnya,” katanya.

Saat diminta menjelaskan soal maksud dan mekanisme belanja proyek di DPR, Yulianis menjelaskan, ”Maksudnya adalah belanja proyek yang anggarannya akan disetujui oleh DPR.” Hanya satu yang membedakan antara pusat perbelanjaan lain dan Gedung DPR. Jika di mal proses jual beli dilakukan secara bebas terbuka, belanja proyek di DPR biasanya sembunyi-sembunyi. (mur/yon/rah/leg/roy/ups/zack)