Thursday, February 23, 2012
(Jakarta, MADINA): Menteri-menteri yang merangkap ketua umum partai politik (parpol) diingatkan agar bersikap negarawan. Mereka disarankan untuk keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk total mengurus partai sehingga rakyat tidak dirugikan.Demikian dikemukakan Ketua Presidium Inter Religious Council (IRC) Indonesia Romo Benny Susetyo dan politikus senior PDI Perjuangan AP Batubara, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Kamis lalu.
Mereka menyampaikan hal itu terkait dengan rencana sejumlah menteri yang menjabat ketua umum parpol untuk mundur dari pemerintahan. Selanjutnya, mereka akan berfokus bekerja untuk partai masing-masing dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014.
Romo Benny mengimbau, politikus yang saat ini masih menjabat menteri dan ketua umum parpol jangan plin-plan. Mereka seharusnya memiliki etika politik, yaitu mundur dari jabatan di kementerian dan sepenuhnya berusaha melayani rakyat untuk kesuksesan partainya.
"Tetapi, yang terjadi sekarang sebaliknya, mereka memilih bermain di dua kaki. Tetap menjabat menteri, tetapi juga menjadi ketua umum partai bahkan berniat menjadi calon presiden (capres). Itu akal-akalan agar bisa menggunakan dana negara untuk kampanye. Itu tidak benar," kata Romo Benny.
Ia mengakui tidak ada regulasi yang mengatur masalah pencalonan yang belum final. Namun, hal ini sudah menyangkut masalah etika berpolitik. Etika itu menyangkut hati nurani. Kalau orang itu memiliki etika, dia pasti ksatria.
"Seorang ksatria akan memilih mengundurkan diri dari jabatan menteri, kemudian menyukseskan partai dan memenangkan pencalonannya (capres). Bukan memilih bermain di dua kaki," katanya.
Dengan tetap berada di dalam sebuah kementerian, capres akan sangat mungkin melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan itu ujungnya adalah mengatur bagaimana agar upaya pencapresan itu tetap berjalan dan mereka tidak perlu mengeluarkan dana kampanye. Sebab, dana akan diambilkan dari anggaran negara (APBN).
"Sebagai menteri, dia bisa mengatur keuangan atau melakukan lobi-lobi politik dengan mitra binaan untuk mendapatkan dana. Bahkan sangat mungkin, akan diatur tujuan kunjungan ke basis massa pendukung capres dengan pura-pura kunjungan kementerian," katanya.
Hal ini bisa terjadi, menurut dia, karena parpol tidak mandiri dan tidak bisa menciptakan pendanaan sendiri. Akibatnya, menteri atau capres dari kementerian harus pintar-pintar mencari jalan untuk mendukung pendanaan pencapresan mereka.
Romo Benny mengakui, dengan mundurnya menteri yang menjabat ketua umum partai dan juga menjadi capres, pasti akan bisa menangani kinerja kementeriannya.
"Kalau menteri berdiri di dua kaki, jelas merugikan kementerian dan rakyat. Menteri mundur juga merugikan kementerian dan rakyat. Tetapi kerugian menteri yang mundur hanya sementara karena menteri penggantinya akan bisa cepat bekerja menggantikannya," katanya.
Karena itu, menurut dia, agar tidak merugikan kementerian dan rakyat, menteri yang dicapreskan harus secara ksatria mundur dari jabatan. "Jangan gunakan uang rakyat untuk memenangkan pencapresan," katanya.
AP Batubara meminta menteri yang menjabat ketua umum parpol tidak ragu-ragu untuk mundur dari kabinet. Menurut dia, senyampang masih ada waktu, sebaiknya mereka segera membuat keputusan. "Apakah tetap di kabinet atau keluar untuk menyukseskan partai. Sebab, kalau diambil dua-duanya, maka rakyat yang menjadi korban," ucapnya.
AP Batubara mencontohkan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang merangkap Ketua Umum DPP PKB. Sebab, menurut dia, selain konsentrasi Muhaimin terpecah untuk partai, yang bersangkutan juga dinilai sudah terseret kasus besar. Seperti dugaan terkena masalah korupsi PPID dan kegagalan mengatasi kasus pemancungan TKI (tenaga kerja Indonesia) Ruyati beberapa waktu lalu.
Selain Menakertrans, ia juga meminta mundur Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. "Menlu itu apa kerjanya? Diplomasi Indonesia lemah. Dia tidak bisa antisipasi keadaan. Bisanya cuma menyampaikan nota protes setelah kejadian besar terjadi," katanya.
AP Batubara meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab kepada rakyatnya. SBY jangan mengedepankan diri sendiri dan partainya.
"SBY itu kalau ada SMS gelap ribut. Dia jangan memikirkan diri sendiri melulu, tapi harus memikirkan rakyat. Tertibkan menteri yang tak bisa konsentrasi bekerja," katanya.
AP Batubara juga mengkritik kebijakan SBY terkait program keluarga harapan (PKH). Menurut dia, Presiden SBY berusaha mendongkrak citra dan popularitas pemerintahannya yang terus anjlok dengan membuat program PKH.
Program ini juga dianggap sama dengan praktik politik uang (money politics) untuk meninabobokan rakyat yang marah atas kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Senada dengan sejumlah pengamat, dia menilai PKH bertujuan untuk membungkam kemarahan rakyat terkait rencana penerapan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak pro-rakyat.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui PKH bersumber dari pinjaman Bank Dunia yang memang bertujuan supaya publik mau menerima pencabutan subsidi BBM.
Karena itu, AP menegaskan, PKH yang merupakan pengganti bantuan langsung tunai (BLT) merupakan suap politik dan merugikan masyarakat Indonesia secara struktural. "PKH ini justru membuktikan dusta kebijakan pemerintahan SBY yang terus berlanjut," katanya. (yon)