Saturday, May 19, 2012
(Jakarta, MADINA): Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Ka BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan tahun ini BNP2TKI harus lebih meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja dimaksud agar jajaran pegawai di lingkungan BNP2TKI lebih meningkatkan kegiatan birokrasi yang pro-aktif.
“Saya anggap pro-aktif birokrasi itu sangat penting sekali karena itu menyangkut sebuah pelayanan,” kata Jumhur Hidayat dalam sambutannya sebelum menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pembinaan Pegawai di Lingkungan BNP2TKI yang dilakukan Sekretaris Utama (Sestama) BNP2TKI Edy Sudibyo di kantor BNP2TKI, Jakarta, Selasa (21/2).
Jumhur Hidayat mengatakan dengan berjalannya sistem clean governance dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) serta adanya birokrasi pro aktif maka bisa membuat rakyat sejahtera. “Saya tidak yakin kalau di Indonesia ini ada orang kelaparan tetapi saya yakin ada birokrasi yang tidak aktif,” tegasnya.
Menurut Jumhur, dengan pro aktif pejabat turun ke bawah melihat keadaan rakyatnya, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. “Begitu juga di bidang kemiskinan. Kebijakan-kebijakan lain di tingkat nasional pun itu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan rakyat, kalau birokrasinya pro aktif,” terangnya.
Jumhur menerangkan sampai hari ini pegawai di BNP2TKI belum mendapat remunerasi (kenaikan gaji) yang bagus. “Karena sejak BNP2TKI berdiri, dan mendapat tiga kali katagori predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, kemudian ada survey integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2008-2009, BNP2TKI termasuk pada 14 lembaga yang memiliki integritas tertinggi dalam pelayanan publik, maka kalau kita lama tidak mendapat remunerasi, kebangetan,” ujarnya.
Kepala BNP2TKI menjelaskan untuk tahun ini tugas utama BNP2TKI tetap berusaha mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. “Kita mengurus orang untuk bekerja ke luar negeri. Satu orang berangkat dan satu orang penganggguran berkurang. Jadi orang miskin tidak jadi miskin gara-gara orang yang bekerja ke luar negeri berangkat dan bekerja ke luar negeri dengan baik serta mengirimkan uang yang diberikan kepada ayah–ibunya, serta saudara-saudaranya,” ungkapnya.
Jumhur memaparkan saat ini ada enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Artinya, ada enam juta pengangguran di Indonesia yang tertangani dan enam juta TKI ini mampu memberi makan kira-kira tiga puluh juta orang. “Ini yang berdampak langsung,” papanya.
Untuk dampak yang tak langsung, kata Jumhur, ada uang yang dihasilkan oleh TKI (devisa) lebih dari Rp100 triliun per tahun. “Dengan adanya devisa itu menyebabkan kehidupan ekonomi keluarga TKI di desa, bisa berusaha sebagai tukang jamu, kelontong, menjadi tukang batik,” tandasnya. (mur)